Relevansi Pemikiran Yap Thiam Hien Dalam Mewujudkan Masyarakat Berkualitas

image

Berbicara tentang pemikiran Yap Thiam Hien, saya mulai mengetahui  pemikiran intelektual Pak Yap pada permulaan tahun 1960-an.   Pada tahun 1962, saya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan kerap mengadakan hubungan serta berdialog dengan Pak Yap sebagai anggota Yayasan UKI.  Ketika itu ia tinggal di daerah Grogol.

Sebagai Ketua Dewan Mahasiswa, saya ingin mengetahui tentang tujuannya mendirikan Universitas Kristen Indonesia. Alasannya, dengan mengetahui tujuan ini, saya dapat mendorong agar mahasiswa UKI meningkatkan konsentrasi dalam menempuh kuliah dan pendidikannya. Tahun-tahun itu, suasana Jakarta diliputi semangat progresif revolusioner dan Manipol Usdek yang bisa mengalihkan keseriusan dan perhatian mahasiswa UKI dalam belajar.

Saya mengetahui bahwa Pak Yap bersama Prof. Todung Sutan Gunung Mulia, Benyamin Phillip Sigar, pada tanggal 18 Juli 1953, mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang mengelola Universitas Kristen Indonesia. Dalam salah satu pertemuan di rumahnya itu, saya kemudian diberikan Anggaran Dasar Yayasan UKI yang belum saya baca sebelumnya.

Ketika saya baca Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan UKI itu tercantum “menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara ilmiah dan bertujuan menyiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk pelbagai pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaian pekerjaan secara ilmiah”, sayapun menyadari bahwa ia mempunyai cita-cita untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas melalui UKI.

Ia menginginkan agar  masyarakat Indonesia menjadi bermutu melalui penyelenggaraan pendidikan dan penelitian secara ilmiah. Saya memahami bahwa Pak Yap berkeinginan agar setiap mahasiswa berkonsentrasi dalam pelajarannya dan jangan terseret pada hal-hal ideologis dan politis. Atas cita-citanya itu, saat itu, saya  bertambah hormat kepada Pak Yap. Dikemudian hari, Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan UKI telah disempurnakan dengan menambahkan kata-kata ‘Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.’ Inspirasi untuk menyempurnakan itu datang dari T.B. Simatupang ketika menjadi Ketua Yayasan UKI.  UKI kemudian mempunyai logo dengan gambar pelita terang dan sebutan “Melayani, bukan dilayani.” Kata “Melayani, bukan dilayani” diambil dari Matius 20 ayat 28 dan diusulkan oleh Prof. Sudarmo.                  

Tahun-tahun itu, dalam melakukan kunjungan kerumahnya di Grogol itu, saya sudah dengar bahwa Pak Yap adalah salah satu pendiri Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pada tahun 1954. Dengan mendirikan Baperki itu, ia sadar berwarganegara yang sama kedudukannya dengan warganegara Indonesia lainnya.

Untuk lebih memberi tekanan kuat perihal kesamaannya dengan warganegara Indonesia lainnya, sesuai dengan pandangannya tentang hak-hak asasi manusia (equality before the law and equal protection of law), pada pemilihan umum tahun 1955 Pak Yap menjadi anggota DPR dan Konstituante mewakili Baperki.

Sebagai anggota Konstituante, ia menentang UUD 1945 karena Pasal 6 UUD 1945 bersifat diskriminatif dengan rumusan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli serta memberikan kekuasaan terlalu besar bagi Presiden.                             

Ketika pemerintah pada permulaan tahun ’60-an, dalam rangka asimilasi dan integrasi, menganjurkan agar golongan Tionghoa mengganti nama asli mereka dengan nama Indonesia, Pak Yap menyatakan ketidak-setujuannya. Dia mengkritik yang orang Tionghoa yang mengganti namanya. 

Dari peristiwa-peristiwa ini menggambarkan bahwa Pak Yap mendambakan adanya negara Indonesia yang memperlakukan warga negaranya secara sama atau “equal” dimuka hukum.  Ia tidak terima kalau ada penindasan dan perlakuan tidak sama dan diskriminatif.

Setiap kali saya mengunjungi Pak Yap, ia juga berbicara tentang profesi advokatnya. Nampak sekali, ia bangga akan profesinya itu.  Walaupun saat itu saya belum tamat kuliah di Fakultas Hukum, Pak Yap, secara tidak langsung, mengajak saya untuk juga mempunyai profesi sebagai advokat. Ia menerangkan beberapa prinsip dari profesinya. Saya ingat ia menerangkan secara rinci tentang azas pra duga tak bersalah atau ‘presumption of innocence.’

Pak Yap menerangkan pula tentang prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan (legal assistance) sekalipun tidak mampu. Karena keterangannya ini, pada waktu saya memimpin Yon A. Yani Laskar AR Hakim, pada tahun 1966, saya membentuk Lembaga Konsultasi Hukum (LKH) Yon A. Yani yang bertujuan memberikan advis hukum kepada warga yang tidak mampu.  Tempat lembaga ini adalah di Markas Yon Yani di jalan Tanjung no 8.

Berkat nasehat dan bimbingan Pak Yap lembaga itu cukup mengalami sukses dalam membantu orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Saya ingat suatu kasus yang ditangani lembaga ini menyangkut Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo.

Setelah itu, ia, sebagai pengurus Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) mendorong berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini diprakarsai oleh Adnan Buyung Nasution. LBH kemudian didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 dan pengurusnya dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Adnan Buyung Nasution menjadi  ketua, saya sebagai sekretaris umum, Pak Yap menjadi anggota pengurus dan beberapa kawan pengurus lain.

Pada saat pelantikan itu, saya makin menyadari bahwa kehidupannya ditujukkan untuk menegakkan keadilan terutama bagi golongan yang tertindas.  Bagi Pak Yap, kualitas masyarakat Indonesia sangat tergantung dari dipraktekkannya keadilan. Karena itu, dia menentang fenomena sosial negatif dikalangan penegak hukum yang tidak sesuai dengan hukum antara lain mafia hukum dan mafia peradilan. Bagi Pak Yap, mafia hukum dan mafia peradilan bertentangan dengan keadilan hukum (legal justice).

Perlu dikemukakan bahwa Pak Yap menganggap keadilan (justice) ini bukan teori dan tulisan yang panjang lebar seperti tulisan John Rawls “A Theory of Justice” dan Amyarta Sen “The Idea of Justice.” Pak Yap, sebagai “the practical man”, lebih menginginkan diwujudkan keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari daripada menulis dalam buku-buku yang tebal. 

Oleh karena itu, saya rasa ,ia setuju bahwa masyarakat Indonesia yang berkualitas itu dibangun dengan prinsip adil dan makmur.  Kemakmuran di masyarakat Indonesia harus dicapai dengan kebijaksanaan dan tindakan yang adil.  Kekerasan atau “violence” dan penekanan serta intimidasi dari yang kuat terhadap yang lemah tidak boleh terjadi.

Apalagi tekanan, yang mengatas-namakan suatu agama, dari golongan mayoritas kepada golongan minoritas. Saya rasa Pak Yap akan sedih terhadap peristiwa penekanan dan intimidasi yang akhir-akhir ini kerap terjadi.    

Saya terkesan ketika ia, pada bulan Oktober 1966,  membela dr. Soebandrio, bekas Menteri Luar Negeri dan seorang tokoh Orde Lama.  Ia membela dengan sepenuh hati. Nampak seluruh kemampuannya dicurahkan. Hakimnya adalah Ali Said dan Penuntut Umum Durmawel.  Ketika menyampaikan pembelaannya, diakhir pleidooi Pak Yap mengutip dari Alkitab yakni Yohanes 8 ayat 7: “Barangsiapa di antara kamu yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” Ayat tersebut sebagai sindiran bagi mereka yang merasa tidak bersalah.

Dalam rangka pembelaan hukum ini, saya bersyukur dapat membela Oei Tjoe Tat, seorang menteri dalam kabinet seratus menteri Soekarno di tahun 1966, bersama Pak Yap dan Djamaludin Singo Mangkuto.  Dalam melakukan pembelaan itu saya belajar banyak dari Pak Yap. Yang menarik, dalam memoarnya, Oei Tjoe Tat menyebutkan bahwa Pak Yap adalah tokoh hak asasi manusia, Pak Djamaludin adalah tokoh Islam serta Masyumi dan saya sebagai tokoh ’66 yang dekat dengan kalangan Angkatan Darat.  Oei ingin mengatakan bahwa semua golongan membelanya.

Dengan demikian, terlihat bahwa Pak Yap adalah seorang yang memegang teguh prinsip-prinsip etika. Saya merasa pasti bahwa dia tidak setuju dengan ungkapan Machiavelli “the end justify the means” atau tujuan menghalalkan cara. Ia pasti menentang praktek-praktek yang diperlihatkan sebagian politisi sekarang ini, terutama yang duduk sebagai anggota DPR, untuk cepat-cepat kaya dengan menjadikan politik sebagai komoditi dagang. Ia menolak memperdagangkan politik dengan mencantumkan daftar harga sehingga menimbulkan korupsi politik atau “political corruption.”  Salah satu indikasinya sekarang ini adalah halaman parkir mobil DPR dipenuhi oleh mobil-mobil mewah.

Malahan Pak Yap menginginkan agar profesi politisi itu memperlihatkan sikap yang ideal.  Dengan profesi ideal itu, yang menjadikannya sebagai contoh atau “role model”, politisi itu bekerja untuk kepentingan orang banyak bukan kepentingan diri sendiri. Segala keluhan dan kesusahan yang dialami masyarakat wajib disuarakan oleh politisi. 

Pada waktu saya, sebagai anggota DPR, ikut aktif menentang undang-undang subversi, Pak Yap dalam suatu diskusi ikut serta dan bersuara keras.  Diskusi ini diadakan di Hotel Aryadutha pada bulan Mei 1979.  Dalam diskusi itu, ia mendesak agar undang-undang subversi ini dicabut dan menyatakan bahwa kita harus mencoba mengubah sistem dan struktur politik supaya undang-undang organik yang dihasilkan merupakan cerminan dari sistem baru.

Dalam soal ini, Pak Yap juga menentang adanya rencana undang-undang yang serupa dengan “exorbitante rechten.” Undang-undang ini, yang berlaku pada waktu Indonesia masih dijajah pemerintah Belanda, memberi kuasa kepada pemerintah kolonial untuk memerintahkan warga pribumi pindah ke suatu tempat atau daerah tertentu, karena alasan ketertiban umum, tanpa poses hukum.

Karena saya menyuarakan ketidak-setujuan terhadap rencana undang-undang tersebut, ia memberikan opini yang dimuat dalam suratkabar Kompas tanggal 19 Januari 1984.  Opininya kurang lebih berbunyi: “Kami setuju sekali dengan pendapat sdr. Albert Hasibuan, Wakil Ketua Komisi III yang mengkritik mengenai RUU Pelarangan dan penunjukkan untuk berdiam sementara di suatu tempat dalam wilayah Indonesia.”  Saya menghargai sekali pernyataannya secara terbuka.

Oleh karena itu, saya rasa Pak Yap setuju dengan empat kali Amandemen UUD 1945 oleh MPR pada tahun 1999-2002 walaupun saya berpendapat amandemen MPR itu menghasilkan konstitusi UUD 1945 yang tidak sempurna dengan kelemahan-kelemahan dalam substansi dan pasal-pasalnya.

Persetujuan Pak Yap ini disebabkan karena konstitusi kita, yaitu UUD 1945, menjadikan negara Indonesia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Suatu prinsip yang sudah lama ia perjuangkan. Pasal 6 UUD 1945 yang lama, dimana Pak Yap sewaktu menjadi anggota Konstituante dari Baperki menentangnya, sudah tidak ada lagi.

Saya merasa pasti Pak Yap bergembira bahwa UUD 1945 sekarang ini mencantumkan secara ekstensif Hak-hak Asasi Manusia. Seperti diketahui, dengan melakukan empat kali amandemen itu, MPR telah melakukan usaha desakralisasi konstitusi UUD 1945 yang memutus mata rantai kemandegan konstitusional,  dipindahkannya “locus of souvereignity” atau tempat kedaulatan dari MPR ke tangan rakyat, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Makamah Konstitusi, dll.

Pada akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa relevansi pemikiran Pak Yap dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, selain materi dan butir-butir pemikirannya, juga relevansi orientasi serta cara penyampaian pemikirannya seperti yang dikemukakan seorang penulis Palestina, Edward Said, dengan kata-kata “speaking truth to power” atau berbicara kebenaran terhadap kekuasaan. Pak Yap menyuarakan suara kebenaran tentang  hukum, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas.

Ditulis oleh:  Dr. Albert Hasibuan

                                                                                   Jakarta, 14 Juni 2011

 

 

 

Tue, 21 Jun 2011 @16:07


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno