Pernyataan Keprihatinan Bersama: Mendesak Pemerintah untuk Menjawab Ajakan Dialog Papua

image

Pernyataan Keprihatinan

MENDESAK PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENJAWAB AJAKAN DIALOG PAPUA

Jakarta, 21 Agustus 2011

 

Kami, menyatakan keprihatinan mendalam atas memanasnya situasi Papua. Negara terlihat kian tak serius untuk mencegah atau mengungkap pelaku-pelaku penembakan, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Sebaliknya, negara malah memperburuk keadaan melalui pernyataan-pernyataan politik pejabat negara, terutama pejabat militer, yang tidak bertanggungjawab, dengan menuding OPM tanpa bukti hukum yang otentik.

Sebelum situasi Papua menjadi kritis, Kami mendesak elite-elite Pemerintah dan DPR agar tak menyibukkan diri dalam hiruk-pikuk persoalan korupsi yang mengancam kepentingan-kepentingan sendiri, seperti terlihat dalam menanggapi penangkapan tersangka korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin. Mereka harus mempedulikan nasib rakyat, terutama rakyat di Papua.

Kami juga mempertanyakan Pidato Presiden SBY dalam Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-66 yang menutup mata dan telinga dari suara dan realitas objektif permasalahan Papua. Di dalam pidatonya, Presiden secara sepihak menganggap masalah Papua sebatas “gangguan keamanan”, “otonomi khusus” dan perlunya “pembangunan ekonomi”. Hal-hal ini sudah tak cukup lagi, bahkan bisa melenceng jauh dari realitas dan aspirasi yang berkembang.

Papua menuntut Dialog, dan membahas sumber masalah Papua secara jujur. Bukan sebatas persepsi sepihak atas “stabilitas keamanan“, ”otonomi khusus”, “pembangunan ekonomi”. Rakyat Papua menginginkan Pemerintah Pusat serius dalam membangun dialog yang sejajar, bukan dialog basa-basi. Supaya tujuan Otonomi Khusus betul-betul dijalankan, agar hak-hak orang asli Papua dipulihkan, baik jaminan kesejahteraan, pendidikan sampai soal penghormatan harga diri Papua.

Soal “gangguan keamanan”, Presiden mengatakan bahwa “Pemerintah akan tetap bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan NKRI”. Seharusnya, Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk mengusut tuntas siapa pelaku “gangguan keamanan” itu, apakah kelompok kriminal, separatis, atau justru aparat keamanan negara sendiri, diikuti dengan bukti-bukti hukum yang kuat, bukan asal tuding menuding. Rakyat Papua menginginkan pola-pola lama menciptakan konflik & kekerasan, dihentikan.

Soal “pembangunan ekonomi.” Presiden menegaskan lagi ‘Kebijakan Pemerintah yang lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi, kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kami mengingatkan Pemerintah Pusat untuk fokus pada empat sumber dari permasalahan Papua, bukan sebatas satu pendekatan ekonomi, yaitu:

  1. Kegagalan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi orang-orang asli Papua, dan kegagalan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
  2. Peminggiran (marjinalisasi) dan diskriminasi terhadap orang-orang asli Papua sebagai sebuah hasil dari pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massif ke Papua sejak 1970; dari jumlah 2 % pendatang di tahun 1959, mencapai 41 % di tahun 2005 dan diperkirakan jumlah pendatang menjadi mayoritas pada 2011.
  3. Kontradiksi antara Papua dan Jakarta tentang sejarah dan identitas politik. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan mekanisme dialog sebagaimana dialog yang terjadi dalam kasus Aceh, dan sebuah pengakuan (rekognisi) kepada identitas politik orang-orang Papua.
  4. Absennya pertanggungjawaban dan keadilan untuk kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara di Papua, dan pelanggaran HAM yang terus menerus oleh aparat negara, terutama Angkatan Darat, pada masa reformasi dan otonomi khusus.

Presiden pernah berjanji untuk membangun “komunikasi yang konstruktif”, bagaimana di tingkat pelaksanan di lapangan. Kali ini Presiden mengatakan “"Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia". Jika pernyataan ini sungguh-sungguh, maka seharusnya kunci itu juga digunakan membuka pintu jalan menuju Dialog Papua segera.

“Menata Papua dengan hati” juga harus mencakup keterbukaan untuk mengakui apa yang salah dalam kebijakan-kebijakan pusat selama ini, termasuk merealisasi janji yang selama ini diingkari.

Demikian pernyataan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

 

Tertanda,

 

Romo Benny Susetyo (KWI)
Usman Hamid (Kontras)
Jeirry Sumampow (PGI)

 

 

 

Wed, 24 Aug 2011 @16:18


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2021 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno