Dialog Jakarta-Papua Bukan untuk Memerdekakan Papua

image

JAKARTA--MICOM (21/08): Menata berbagai permasalahan yang dialami oleh Papua dengan dialog tidak dimaksudkan untuk membuat Bumi Cendrawasih merdeka dari Indonesia. 

Papua hanya ingin kebutuhan komunikasi, rekognisi identitas, serta kejujuran untuk saling membuka kesalahan masa lampau terpenuhi dengan hati. Mekanisme dialog, dan pemerintah yang tidak mengumbar janji bisa menjadi babak baru bagi penyelesaian konflik di Papua. 

"Masalah ini semua hanya bisa diselesaikan dengan mekanisme dialog sebagaimana dialog yang terjadi dalam kasus Aceh, dan sebuah pengakuan kepada identitas politik orang-orang Papua," kata Romo Benny Susetyo melakukan konferensi pers di Kantor Komisi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Minggu (21/8). 

Romo Benny menambahkan jika dialog masyarakat Papua sebenarnya tidak untuk merdeka. "Mereka (masyarakat Papua) itu peka, mereka ingin martabatnya dihargai," kata Romo Benny. 

Pandangan aktivis hak asasi manusia, Usman Hamid menilai paradigma paranoia pemerintah akan sebuah dialog damai Jakarta-Papua hanya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk membuka diri. 

"Dialog Papua itu bukannya tidak jelas. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk berdialog. Kurang bermartabat apalagi?" Kata perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid. 

Apalagi, saat ini Papua sudah memiliki lima orang wakil tetap yang ditunjuk berbagai perkumpulan dan organisasi di Papua untuk mewakili aspirasi Bumi Cendrawasih. Lima orang tersebut adalah Benny Wenda, Dr John Otto Wondawame, Octovianus Mote, Rex Rumakiek, dan Leoni Tanggama. 

Dialog dengan wakil-wakil Papua tersebut juga dapat meminimalisir ketidakadilan yang terjadi dan janji-janji retorika yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat Papua. "Tidak ada janji penegakan hukum yang dilakukan SBY di Papua. Kalau ada tunjukkan pada kami," tegas Usman. 

Selain Kontras dan KWI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang diwakili oleh Jeir
ry Sumampouw juga mengutarakan sikapnya. Menurut Jeirry, butuh sebuah kesungguhan dan ketidakpura-puraan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. (*/OL-2)

Penulis: Donny Andhika AM
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/08/21/252783/284/1/Dialog-Jakarta-Papua-Bukan-untuk-Merdeka

Thu, 25 Aug 2011 @11:28


1 Komentar
image

Mon, 29 Aug 2011 @01:23

Ottis Wakum

UUDâ45 RI DAN KOVENAN PBB MENGAKUI KEMERDEKAAN PAPUA BARAT
Mengakui dan mempertahankan hasil Pepera (plebisit/referendum) 1969 berdasarkan Resolusi PBB 2504 (November 1969) menyangkut Papua Barat (sekarang kedua provinsi Papua dan Papua Barat) sama saja dengan mengabsahkan atau menjustifikasi tindakan kriminal TNI (Tentara Nasional Indonesia) ketika 1.025 orang asli Papua dan non-asli Papua ditunjuk, dipelihara dan ditodong oleh TNI untuk menggiring Papua Barat pada tahun 1960an ke dalam genggaman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Dr. John Saltford (sejarawan Inggris), Prof. Pieter Joost Drooglever (sejarawan Belanda), puluhan penulis (asing dan Papua) lainnya dan berbagai lembaga akademis telah melaporkan kebiadaban TNI sejak Papua Barat dicaplok atau dianeksasi oleh Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dengan menunjukkan data praktek yang berlawanan dengan hukum internasional (termasuk hukum Indonesia sendiri) di dalam keseluruhan proses pencaplokan Papua Barat ke dalam gen


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno