Negara Halal-bihalal

Membandingkan diri dengan pernyataan kontroversial Marzuki Alie beberapa waktu lalu tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bolehkah saya melempar gagasan bersubstansi serupa tentang pembubaran DPR lantaran saya sangat tak puas dengan kinerja lembaga wakil rakyat ini sejak dulu hingga kini? Menurut saya jawabannya ada dua. Pertama, sebagai rakyat biasa yang tak punya kedudukan apa pun di lembaga-lembaga negara, boleh-boleh saja saya mengusulkan ide tersebut. Kedua, sebagai seorang dosen di bidang ilmu politik, betapa naifnya pikiran itu dan karenanya juga kontroversial. Sebab, kalau DPR bubar, lalu lembaga mana yang akan berperan sebagai wakil rakyat, pembuat undang-undang, penentu anggaran dan pengawas pemerintah?

Berdasar poin kedua itulah maka gagasan kontroversial saya tentang pembubaran DPR menjadi naif, aneh, sekaligus mengisyaratkan bahwa saya tak pantas menjadi dosen ilmu politik. Jadi, ini bukan soal kebebasan berpendapat di negara demokratis, melainkan soal logika di balik pendapat itu dan kepantasan diri saya untuk mengemukakannya. Artinya, sebagai dosen ilmu politik, logika saya itu ngawur dan karena itu saya tak pantas menyatakannya.

Kembali pada Marzuki, yang juga mengusulkan pemaafan bagi koruptor, mudah dimengerti jika kemudian orang banyak heboh menyikapinya. Selain dinilai menyakiti hati rakyat yang menjadi korban para koruptor, usulan itu juga dianggap bertentangan dengan dua pihak berikut. Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang notabene adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), yang berulang-ulang mengatakan dirinya siap berdiri di garda depan dan bekerja siang malam dalam rangka memerangi korupsi. Kedua, PD sendiri, yang di dalamnya Marzuki tercatat sebagai kader sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina, yang selama ini menyatakan "Tidak, pada korupsi" dalam iklan-iklan politiknya.

Fakta-fakta selama ini memang menunjukkan Marzuki telah beberapa kali mengejutkan publik dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Entah mungkin ia lupa bahwa dirinya adalah Ketua DPR, sehingga cenderung mudah melontarkan pernyataan-pernyataan yang menuai kritik, ataukah memang dirinya yang kurang berkualitas sebagai seorang pejabat negara? Kualitas dalam konteks ini berkelindan dengan kompetensi, yang merupakan kombinasi dari kemampuan dan wawasan. Ini bukan soal tingkat kecerdasan, melainkan kecocokan kapasitas dan kapabilitasnya dengan profesinya sebagai politikus dan jabatan yang disandangnya sebagai pemimpin puncak di lembaga politik negara.

     Terkait itu beberapa hal patut dipertanyakan. Pertama, tak pahamkan Marzuki bahwa di negara ini korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)? Kalau paham, maka alih-alih mengusulkan pembubaran KPK, Marzuki selaku Ketua DPR mestinya menggagas berbargai hal untuk lebih memperkuat KPK. Apa misalnya? Pertama, ekstensifikasi institusi KPK sehingga jangkauan kerjanya sampai ke daerah-daerah.  Kedua, mekanisme koordinasi antarlembaga yang memungkinkan DPR mengingatkan Presiden untukmempermudah pemberian izin pemeriksaan pejabat negara (kepala daerah) yang diduga terlibat korupsi, yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Bayangkan, pertengahan April lalu sempat mencuat berita mengejutkan tentang "61 surat izin pemeriksaan" yang belum dijawab Presiden. Mengapa lambat sekali untuk memberikan izin saja? Bukankah ini menunjukkan SBY tidak berada di garda depan dan berkerja siang malam dalam rangka memerangi korupsi?

Kalau Marzuki betul-betul paham bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka mestinya wacana tentang memaafkan koruptor juga tak sembarang dilontarkannya. Masakan menurut Marzuki pemberian maaf tersebut akan efektif untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia. Bukankah logikanya justru terbalik: bahwa pemberian maaf kepada koruptor malah dapat mendorong munculnya koruptor-koruptor baru?

"Maafkan semua koruptor, maaf-memaafkan seluruh Indonesia. Tuhan saja memaafkan manusia," kata Marzuki. Adapun teknisnya, menurut dia, pemerintah melalui lembaga penegakan hukum yang ada bisa melaksanakan program ini dengan menerapkan aturan tertentu terkait upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, penegak hukum bisa membujuk koruptor yang bersembunyi di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. "Semua orang yang ada di luar negeri, uang-uang kotor silakan masuk ke dalam negeri tetapi dikenakan pajak. Kita maafkan, berikan pengampunan, tapi laporkan semuanya untuk dibersihkan," katanya.

Gagasan dan logika seperti ini sungguh menggelikan. Tidakkah Marzuki paham bahwa negara harus menghukum koruptor karena si pelaku kejahatan luar biasa itu sudah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan negara dan rakyat? Jadi, konteksnya adalah antara si koruptor dengan negara dan rakyat, bukan antara si koruptor dengan Tuhan. Bahwa "Tuhan saja memaafkan manusia", Marzuki benar. Setiap orang tentu berhak datang dan memohon maaf atas segala kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi, Marzuki salah karena membawa-bawa Tuhan dalam urusan negara dan rakyat. Sebab, yang benar adalah: negara harus menghukum si koruptor. Dan mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka hukuman itu sendiri harus seberat-beratnya. 

Di kemudian hari, bolehkah si koruptor diberi keringanan hukuman? Boleh saja, dengan catatan ia sudah menjalani sedikitnya sepertiga dari masa tahanannya (atau sesuai ketentuan yang telah ditetapkan negara). Itu pun harus mempertimbangkan sejumlah syarat yang harus dipenuhinya. Kalau diberi pengampunan (grasi), bagaimana? Sekali lagi, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka demi rasa keadilan seharusnya pengampunan itu tidak diberikan kepada koruptor manapun dan dengan alasan apa pun. Itu sebabnya kita menyesalkan mengapa pemimpin yang pernah berjanji ”akan berdiri di garda depan dan bekerja siang malam untuk memerangi korupsi” ternyata memberikan grasi kepada koruptor, tahun silam, dengan alasan si koruptor sakit. Tidakkah ini dapat menjadi preseden bagi koruptor-koruptor lainnya untuk meminta hal yang sama?

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Itu berarti supremasi hukum harus ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima, mengatasi bidang-bidang lainnya, termasuk politik. Maka, terkait KPK, kita justru harus mengumpulkan ide-ide cermerlang demi semakin kuat, efektif dan berwibawanya institusi penegakan hukum ini ke depan.

Soal maaf, itu mudah. Rakyat tak perlu diajari. Toh selama ini rakyat sudah sering memaafkan para pemimpin yang pernah melakukan kesalahan di masa silam, khususnya yang terkait kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Tetapi, karena ini menyangkut rasa keadilan, maka para pemimpin hendaknya belajar untuk mendengar suara rakyat sebelum membuat kebijakan. Untuk itu sering-seringlah bertanya kepada rakyat: kira-kira apa yang mereka ingin negara lakukan terhadap para koruptor?


Sumber: Harian Jurnal Nasional, 25 Agustus 2011
Penulis: Victor Silaen

 

Tue, 6 Sep 2011 @12:18


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2021 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno