Pesan Damai untuk Maluku

image

Sejumlah perwakilan lembaga seperti ANBTI, Setara Institute, PGI, KWI, JIRA, GMKI, KontraS, ITP, YLBHI, Kampak Papua, Lembaga antar Iman di Maluku, dll., Senin (12/9) menggelar jumpa pers terkait konflik di Maluku, di Kantor KontraS, Jakarta. Dalam siaran persnya,  lembaga tersebut menyayangkan terjadinya peristiwa bentrokan di Maluku, 11 September lalu. Peristiwa ini dipicu meninggalnya tukang ojek di Gunung Nona yang tidak jelas proses hukumnya. Masyarakat yang tidak puas melakukan aksi hingga meluas ke beberapa tempat di Trikora, Pohon Puleh dan Waringin.

Ditegaskan, peristiwa itu tak lepas dari lemahnya fungsi intelejen kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya konflik serta kelalaian untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Selain itu, informasi yang beredar dengan cepat menjadi ruang provokasi yang meresahkan masyarakat. “Meski demikian, kami mendapatkan informasi bahwa pagi ini situasi telah terkendali. Hal ini tentu tak lepas dari upaya masif yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput yang menyadari pentingnya membangun kebersamaan dan persaudaraan sehingga tidak terprovokasi oleh pemicu peristiwa,” demikian siaran pers tersebut.

Selain itu, aspirasi dari masyarakat sipil dan upaya-upaya lintas agama untuk meredam konflik tidak meluas perlu mendapat dukungan. Sebab hal ini sangat penting bagi upaya menciptakan kondisi Ambon yang tetap tenang dan memberikan rasa aman kepada semuanya.  “Dalam hal ini kami memberikan aspresiasi kepada masyarakat Ambon yang dengan dewasa mampu mencari solusi yang terbaik dengan tetap menyelesaikan permasalahan itu dengan dialog.”

Diharapkan, peristiwa konflik yang terjadi di Maluku pada 1999 lalu tidak terulang dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Oleh sebab itu, dihimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi isu-isu yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan mendukung dikuatkannya nilai Pela Gandong sebagai nilai kebersamaan rakyat Maluku tanpa membedakan agama. Nilai-nilai ini yang semestinya menjadi perekat kebersamaan rakyat Maluku.

Kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, diminta untuk bersikap netral dan tidak memihak. Aparat keamanan harus bertindak profesional dan transparan dalam menjaga keamanan termasuk mengefektifkan peran intelejen untuk mendorong proses penegakan hukum.

Demikian pula Pemerintah Daerah diminta mengefektifkan perannya mengistruksikan semua institusi untuk menyelesaikan akar persoalan dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi yang transparan. “Kami juga meminta media untuk mendukung terwujudnya jurnalisme damai yang mendorong proses perdamaian dan persaudaraan. Kami percaya, upaya bersama mendorong kebersamaan dan perdamaian tanpa kekerasan adalah impian semua pihak untuk Maluku yang damai.” (ms)


Jakarta, 12 September 2011

Seruan disampaikan oleh:

ANBTI, Setara Institute, PGI, KWI, JIRA, GMKI, KontraS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM), Arumbai Blogger Maluku, Maluku Photo Club, Maluku Baronda, dll.

Jumpa pers di Kantor KontraS, Jakarta, 12-09-2011.

 

Mon, 12 Sep 2011 @16:11


1 Komentar
image

Thu, 15 Sep 2011 @09:39

andi prambudi

kelemahan pemerintah yang berkutat dengan masalah2 yang membias sehingga masalah yang ada lepas dari pantauan


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2021 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno