Diskriminasi Terhadap Gereja Berlarut-larut

Kasus Diskriminasi pada Gereja Kristen Indonesia

Bakal Pos Taman Yasmin Bogor

 

Lokasi: Jalan K.H. Abdullah bin Nuh 31 Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat,

Indonesia.

Sekitar tahun 2000 Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) mulai memproses

perizinan membangun gereja di daerah Taman Yasmin, Bogor Jawa Barat. Perizinan

pembangunan gereja tersebut dilakukan dengan mematuhi dan memenuhi segala

persyaratan administratif pembangunan rumah ibadah sebagaimana ditentukan dalam

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor

01/BER/MDN-MAG/1969. Dan pada tahun 2006, Wali Kota Bogor, mengeluarkan

izin membangun gereja dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.8-372

Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dan mulai

saat itu, proses pembangunan Gereja Kristen Indonesia di Taman Yasmin mulai

berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Namun pada tahun 2008, Pemerintah Kota

Bogor membekukan IMB gereja.

Selanjutnya, Pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) menggugat surat tersebut ke

pengadilan. Pada tanggal 4 September 2008 Pengadilan Tata Usaha Negara

memutuskan membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

kembali membatalkan surat terebut. Sejak 10 April 2011, Pemkot Bogor

menggembok dan menyegel gereja GKI di Taman Yasmin dengan alasan karena

mereka mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Padahal, berdasarkan

UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 ayat 2, jelas dikatakan bahwa

permohonan PK tidak menunda atau membatalkan pelaksanaan eksekusi. Ini jelas

merupakan tindakan yang secara nyata melawan hukum. Sejak 11 April 2011, hingga

sekarang, jemaat terpaksa beribadah diluar bangunan gerejanya sendiri yang sah.

Akhirnya pada tanggal 9 Desember 2010, Mahkamah Agung juga memutuskan

menolak permohonan PK yang diajukan Pemkot Bogor yang berarti

menguatkan pembatalkan pembekuan IMB gereja.

Walikota sempat mengeluarkan SK tanggal 8 Maret 2011 yang membatalkan

pembekuan IMB gereja. Namun hal itu segera diikuti dengan penerbitan SK lainnya

bertanggal 11 Maret 2011 yang mencabut secara permanen IMB gereja. Kedua SK

diterima oleh GKI bersamaan pada 14 Maret 2011 dan dilapangan tidak pernah

ada pembukaan gereja sama sekali diantara tanggal 8 Maret hingga 11 Maret

2011 sehingga sangat jelas Walikota sama sekali tidak pernah secara sungguh-sungguh melaksanakan putusan MA.

Tanggal 18 Juli 2011, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan serah terima

resmi rekomendasi resmi dalam persoalan GKI Yasmin. Dalam uraian pemeriksaan

kasusnya, ORI secara tegas mengkategorikan perbuatan Walikota Bogor sebagai

perbuatan melawan hukum. Dalam rekomendasinya, ORI menegaskan agar

Walikota mencabut SK 11 Maret 2011 yang mencabut secara permanen IMB

gereja. ORI memberikan tenggat waktu pelaksanaan rekomendasi hingga 18

September 2011 (60 hari sejak tanggal serah terima resmi rekomendasi pada

perwakilan Pemkot Bogor yang dilakukan di kantor ORI di Jakarta yang juga

disaksikan oleh perwakilan pemerintah provinsi dan perwakilan Kementeriaan Dalam

Negeri). Hingga batas waktu pelaksanaan rekomendasi, Walikota Bogor tetap

melakukan pembangkangan hukum, menolak menjalankan rekomendasi ORI.

Pada tanggal 15 September 2011, Komisi 3 DPR RI yang menangani persoalan

hukum dan HAM menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai

persoalan GKI Yasmin. Para anggota Komisi 3 DPR RI pun keras mengecam

tindakan Walikota Bogor yang dinilai tidak mengindahkan hukum, dan konstitusi

negara. Kenyataan bahwa hingga usainya RDPU ternyata jemaat GKI Yasmin masih

saja terpaksa beribadah di trotoar adalah bukti bahwa Diani Budiarto merasa

kekuasaannya lebih besar daripada MA, ORI dan DPR RI sekaligus.

 

Mengenai Fitnah Walikota Diani Budiarto pada Gereja:

Sampai dengan sekarang, Pemkot Bogor tetap tidak bersedia mematuhi dan

melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Ombudsman Republik

Indonesia. Sebaliknya, Walikota terus menyebarkan isu untuk menyebarkan

kebencian ke berbagai pihak dengan menyebarkan atau sekurangnya membiarkan

fitnah bahwa gereja mendapatkan IMB dengan cara yang tidak benar. Berkali-kali

Walikota menghubungkan fitnahnya itu dengan sebuah proses persidangan pidana

yang masih berlangsung saat ini dengan terdakwa Munir Karta (Ketua RT setempat).

Tindakan Walikota menghubungkan kasus pidana itu dengan keabsahan izin gereja

adalah sebuah hal yang sangat salah karena beberapa hal di bawah ini:

 

1. Terdakwa adalah BUKAN warga jemaat GKI. Jemaat GKI TIDAK

PERNAH menjadi terdakwa dalam kasus apapun yang berkait dengan

pengurusan dukungan atau pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar

lokasi gereja. Lalu, apa sangkut pautnya memaksakan tuduhan bahwa

gereja telah memperoleh dukungan dengan cara-cara yang melanggar

hukum?

2. Proses persidangan pidana yang saat ini sedang berlangsung (yang selalu

disebut-sebut oleh Walikota Bogor) adalah sebuah proses persidangan

yang mempersoalkan dokumen dukungan warga yang didapat dari

pertemuan sosialisasi yang diadakan pada Januari 2006. Ada fakta penting

soal ini: seluruh permohonan izin gereja berikut lampiran-lampiran aslinya

(termasuk dukungan warga) telah dimasukkan ke Pemkot Bogor sejak

2005 dan TIDAK ADA PENAMBAHAN dokumen apapun setelahnya.

Dengan kata lain, dokumen Januari 2006 yang selalu disebut-sebut

Walikota sebagai bentuk fitnah pada gereja sama sekali tidak pernah

dipakai gereja untuk mengajukan permohonan IMB gereja.

Ada sedikitnya tiga dokumen yang mendukung kenyataan bahwa GKI

menyerahkan seluruh berkas permohonan IMB pada Agustus 2005 tanpa

menyertakan dokumen dari dua pertemuan di bulan Januari 2006 antara

warga, pemkot dan GKI yang sepenuhnya digagas, dilakukan dan

ditanggungjawabi oleh Pemkot Bogor:

a. Rekomendasi Walikota Bogor Diani Budiarto untuk proses pembangunan

gereja GKI di Taman Yasmin per tanggal 15 Februari 2006 yang dalam

bagian Konsiderannya merujuk hanya pada rapat rekomendasi

pembangunan gereja pada Oktober 2005. Jelas tidak mungkin dokumen

Januari 2006 masuk pada rapat Oktober 2005 sebab bahkan peristiwa

pertemuan di Januari 2006 itupun belum terjadi.

b. Dalam kasus persidangan terdakwa Munir Karta yang selalu dijadikan

referensi fitnah Walikota terhadap GKI Yasmin, GKI memperoleh

fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi Anas S.

Rasmana (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bogor) dan Agus

Ateng (Lurah). Anas Rasmana menegaskan kepada penyidik dokumen

apa saja yang diserahkan GKI untuk keperluan permohonan IMB gereja di

Taman Yasmin dimana terdapat 9 (sembilan) dokumen dimana dua

diantaranya adalah dokumen persetujuan warga di tahun 2002 dan

2003.

Lurah Agus Ateng bahkan memberikan keterangan pada penyidik bahwa

dokumen pertemuan warga di Januari 2006 disimpannya sendiri hingga

tahun 2010 atau empat tahun setelah IMB gereja dikeluarkan secara sah

pada pertengahan tahun 2006. Lebih jauh Lurah menerangkan pada

penyidik alasan mengapa dokumen tersebut disimpannya sendiri dan tidak

digunakan dalam proses permohonan IMB gereja. Alasannya adalah

karena baik jajaran Pemkot diatas Lurah maupun GKI sama sekali

tidak pernah meminta dokumen Januari 2006 tersebut untuk

keperluan permohonan IMB gereja GKI di Taman Yasmin.

Jadi, bilapun ada hal yang salah dengan dokumen 2006 tersebut maka hal

tersebut TIDAK PERNAH DIMASUKKAN dan TIDAK PERNAH menjadi

dokumen yang disertakan untuk permohonan izin gereja ditahun 2005. Lalu,

bagaimana mungkin kini gereja difitnah bahwa IMB nya didapat dengan

melanggar hukum? Bagaimana mungkin IMB sah gereja dicabut permanen

dengan sebuah alasan yang berhubungan dengan dokumen yang TIDAK

PERNAH menjadi dokumen permohonan IMB gereja?

3. Pertemuan Januari 2006 itu adalah sebuah acara yang digagas,

dilaksanakan dan ditanggungjawabi oleh PEMKOT Bogor cq Lurah

setempat. Semua hal dilaksanakan oleh jajaran Pemkot setempat termasuk

penyiapan daftar hadir dan penandatangannya dan semua tanda tangan

lainnya. GKI pada pertemuan tersebut adalah PIHAK yang DIUNDANG

untuk menjelaskan secara teknis rencana pembangunan gereja. Jadi,

bilapun (sekali lagi dengan menghormati asas praduga tak bersalah dari

terdakawa yang kini disidang) ternyata ada hal yang salah dalam dokumen

pertemuan sosialisasi di awal 2006 itu maka pihak yang harus dimintai

pertanggungjawabannya adalah Pemkot sendiri dan bukan pihak lain dan

tentunya bukan gereja yang adalah juga pihak yang diundang oleh Pemkot

Bogor.

********************

Tim Peduli Yasmin

Tue, 11 Oct 2011 @16:05


1 Komentar
image

Tue, 18 Oct 2011 @11:56

Dehila

Itulah Republik kita Ini. yang minoritas selalu jadi korban.... Apalgi masalah HAM ....Negara kita paling banyak melanggar HAM....


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno