Menyoal Kekerasan di Papua, Jakarta Harus Siap Dialog

image

24.10.2011 13:41
Penulis : Odeodata H Julia/Cinta Malem Ginting/Fransisca Ria Susanti

JAKARTA – Keinginan untuk memerdekakan diri dari Indonesia akan terus-menerus disuarakan sejumlah kelompok di Papua, jika pemerintah pusat tidak serius membuka dialog dengan warga Papua. Makin keras represi yang dilakukan Jakarta, makin subur benih perlawanan yang akan muncul di Tanah Papua.

“Kekerasan, apa pun motivasinya, tidak akan pernah menyelesaikan konflik Papua. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru,” ungkap Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neles Tebay dalam wawancara jarak jauh denganSH, Senin (24/10).

Insiden yang terjadi dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III pekan lalu, yang menewaskan enam orang dan membuat enam orang lainnya sebagai tersangka makar, dikecam banyak kalangan. Meskipun situasi Papua hari ini berangsur-angsur membaik, insiden kekerasan mengikis kepercayaan warga Papua terhadap Jakarta.

Penyelenggaraan KRP sendiri, menurut Neles, mengindikasikan bahwa belum ada penyelesaian tuntas terhadap konflik Papua. Untuk itu, bagi Neles, satu-satunya solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua adalah dengan cara dialog. “Hanya melalui dialog,” tegasnya.

Pada Juli lalu, Konferensi Perdamaian Papua digelar di Universitas Cendrawasih, Jayapura, untuk mendorong dialog damai antara Papua dan Jakarta.

Dengan diprakarsai JDP, lebih dari 1.000 orang Papua yang mewakili masyarakat adat, perempuan, agama, pemuda, dan organisasi perlawanan masyarakat sipil dari semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat hadir.

Konferensi yang juga dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto ini kemudian memilih lima orang yang akan menjadi juru runding Papua dalam dialog dengan Jakarta.

Mereka adalah Dr John Ondowame, Rex Rumakiek, Oktavianus Mote, Benny Wenda, dan Leoni Tanggamu. Kelimanya diharapkan dapat mewakili Papua dalam dialog dengan Jakarta di bawah pengawasan pihak ketiga yang netral.

Namun, hingga saat ini tidak ada kelanjutan dari konferensi tersebut. Sambutan untuk dialog tak juga datang dari Jakarta, meskipun Neles percaya bahwa Jakarta sebenarnya masih punya niat dialog, terlebih dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 16 Agustus lalu yang mengatakan akan menyelesaikan masalah Papua dengan hati.

“Kalau ingin menyelesaikan masalah Papua dengan hati, itu kan artinya lebih mengedepankan dialog. Tidak bisa dengan kekerasan,” ungkap Neles.

“Katakanlah jika Jakarta dan Papua punya konsep dialog yang berbeda, maka mari sepakati format dialognya seperti apa. Mari kita diskusikan,” katanya lagi.

Saat ditanya apakah JDP sudah mengirim surat permintaan dialog ke Jakarta, Neles mengatakan, ada kelompok lain yang sudah mengirim.

Informasi yang diperoleh SH, kelompok Koalisi Nasional untuk Pembebasan Barat (West Papua National Coalition for Liberation/WPNCL) yang mengirim surat permintaan dialog. Juru bicara WPNCL Jonah Wenda mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengirim surat permintaan dialog kepada Presiden SBY, tapi tak pernah ditanggapi.

Desakan agar Jakarta lebih mengedepankan dialog juga disuarakan lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia Imparsial. Direktur Imparsial Poengki Indarti mengatakan, saat ini adalah momentum tepat bagi SBY untuk membuktikan janjinya menyelesaikan masalah Papua dengan hati.

Dari Yogyakarta, Jaringan Antariman Indonesia mengirim petisi Papua Tanah Damai. Inti petisi tersebut adalah mendesak pemerintah, melalui aparat dan berbagai kebijakan yang dibuat untuk Papua, tidak memakai cara-cara kekerasan dan diskriminatif, tetapi lebih mengedepankan pembangunan yang beradab.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga telah mengirim surat secara resmi kepada SBY, meminta agar presiden melakukan komunikasi konstruktif terhadap masyarakat Papua, mengedepankan pendekatan sosial-budaya dan kemanusiaan, menghindari pendekatan keamanan, melakukan evaluasi terhadap pelaksaan Otonomi Khusus Papua, serta mengusut tuntas semua tindak kekerasan di Papua, dan mengumumkan hasilnya ke publik.

Bantuan AS

Sementara itu, dari Bali dilaporkan, dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Leon Panetta, kemarin, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro menjelaskan tentang peristiwa pembubaran KRP.

Purnomo menyampaikan, aparat TNI maupun Polri tidak melakukan pelanggaran HAM saat membubarkan KRP itu. Pertemuan itu berlangsung di sela-sela pelaksanaan pertemuan Menhan ASEAN.

Seusai pertemuan yang tertutup bagi pers itu, Purnomo dalam jumpa persnya menyebutkan, pembubaran sidang KRP dilakukan karena sifatnya sudah mengarah kepada tindakan makar. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah akan menumpas segala bentuk makar di Papua. "Tidak ada pelanggaran HAM,” ujar Purnomo.

Sementara dalam pertemuan bilateral tersebut, AS berjanji untuk memberikan bantuan alutsista kepada Indonesia, seperti pesawat tempur maupun Hercules. AS juga mendukung rencana pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN pada 2015.

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/redam-makar-jakarta-harus-siap-dialog/ 

Tue, 25 Oct 2011 @10:16


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno