Mendesak, Dialog Jakarta-Papua

image

25.10.2011 09:45
Penulis : Novel Matindas*

Papua yang merupakan bagian integral dari Republik Indonesia adalah salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Oleh karenanya diberikan status otonomi khusus (otsus) oleh Pemerintah RI melalui UU No 21 Tahun 2001.

Salah satu dasar pemberian otsus ini adalah fakta sejarah pembangunan di Papua yang dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk menyejahterahkan seluruh rakyat Indonesia.

Sejak masuknya Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, rakyat Papua justru mengalami diskriminasi dalam pembangunan, yang mengakibatkan tertinggalnya rakyat Papua dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, apabila dibandingkan dengan sesama daerah lainnya, khususnya dengan Indonesia barat.

Hal itu telah mengakibatkan semakin berkembangnya berbagai aspirasi yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, yang awalnya hanya menjadi aspirasi sekelompok kecil pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aspirasi pemisahan diri tersebut kemudian kembali dinyatakan pada Kongres Rakyat Papua II di Jayapura (Mei–Juni 2000), di mana Theys Eluay ditetapkan menjadi Presiden Papua.

Berbagai aspirasi politis tersebut akhirnya mendorong pemerintah memberikan kewenangan otsus kepada Pemerintah Daerah Papua untuk mengelola daerahnya sendiri, agar rakyat Papua dapat menjadi lebih sejahtera dan mengejar ketertinggalannya.

Namun sayang, ternyata setelah kurang lebih 10 tahun mendapatkan status khusus, sebagian rakyat Papua menilai bahwa kebijakan otsus tersebut telah gagal menyejahterakan mereka sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini semakin didukung oleh kenyataan masih banyaknya kasus kekerasan di Papua, dan masih banyaknya rakyat Papua yang hidup miskin, serta tertinggal dalam pendidikan, terutama mereka yang hidup di daerah pegunungan, dengan fasilitas infrastruktur jauh tertinggal dengan daerah lain di wilayah pesisir.

Nampaknya kekecewaan itu yang akhirnya menyulut kembali berbagai bentuk protes dan unjuk rasa yang memuncak pada Kongres Rakyat Papua III, 17-19 Oktober 2011, yang kembali mendeklarasikan berdirinya Negara Federasi Papua. Pada kongres tersebut, Forkorus Yoboinsembut yang merupakan Ketua Dewan Adat Papua didapuk menjadi Presiden Papua.

Langkah Politis

Peristiwa itu adalah langkah politis sebagian rakyat Papua yang oleh beberapa pihak dinilai sebagai tindakan makar dan melanggar UU, karena menghendaki adanya negara di dalam negara.

Namun, bagi pengamat lain tindakan itu justru dinilai sebagai aspirasi hakiki atas kenyataan bahwa rakyat Papua masih mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi, meski telah mendapatkan status “khusus” dari pemerintah.

Dari sisi UU, jelas bahwa deklarasi tersebut adalah tindakan makar, sebagaimana dinyatakan presiden melalui juru bicaranya, demikian pernyataan aparat kepolisian.

Namun, di sisi lain, saya berpendapat bahwa kita harus lebih melihat alasan sosial dan kemanusiaan, kenapa deklarasi tersebut menjadi penting dan tidak hanya melihatnya sebagai aksi makar, melainkan bentuk kebebasan berpendapat, yang dilindungi UUD Negara Republik Indonesia.

Deklarasi tersebut menyuarakan keinginan/kehendak rakyat yang merasa bahwa hak-hak dasarnya tidak dipenuhi pemerintahnya. Bahkan bukan hanya tidak dipenuhi, melainkan telah direnggut dari mereka sehingga tiada lagi kebebasan untuk bertindak atas nama dirinya dan untuk dirinya di tanahnya sendiri: Papua.

Bagi pihak-pihak yang mendukung pemerintah, sudah pasti akan membela aksi aparat keamanan yang telah membubarkan pertemuan tersebut. Namun bagi mereka yang mendukung Forkorus dan kawan-kawan, tentu akan mengutuk aksi brutal aparat keamanan yang telah memukul dan menyiksa terhadap beberapa orang yang menghadiri kongres tersebut.

Kedua pendapat ini adalah dua posisi politis yang sangat berbeda. Untuk bisa mempertemukan kedua poisi politis ini maka harus dijembatani dengan bijak, bila kita ingin menyelesaikan persoalan Papua.

Ini karena jika kita hanya mengganggap salah satunya yang benar, maka tidak akan tercapai solusi terhadap masalah ini. Niscaya kedua belah pihak akan terus-menerus bersitegang, dan hanya akan berakhir jika (1) pemerintah jatuh atau (2) rakyat (baca: penduduk asli) Papua musnah.

Jika kita tidak menghendaki kedua pilihan tersebut, harus ada upaya yang sungguh-sungguh, khususnya dari pemerintah, untuk menjembataninya. Inilah yang disebut sebagai “dialog Papua-Jakarta” oleh Jaringan Damai Papua (JDP) atau “komunikasi konstruktif” menurut presiden.

Karena itu, sebaiknya dialog tersebut diwujudkan sesegera mungkin, sebelum semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Ini karena sejarah telah mencatat bahwa aspirasi rakyat yang tidak didengar sungguh-sungguh oleh pemerintahnya, suatu hari nanti dapat menjatuhkan pemerintahan tersebut.

*Penulis adalah Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). 

Wed, 26 Oct 2011 @16:01


4 Komentar
image

Mon, 31 Oct 2011 @21:31

fero

Bukankah kesejahteraan adalah masalah diseluruh wilayah Indonesia ? jika mengatasnamakan hal tersebut lalu berniat memisahkan diri, bukankah itu juga tidak menunjukkan sikap berbangsa dan bernegara ? jadi lebih baik bicarakan tentang SOLUSI bukan hanya PROVOKASI !!! jangan lupakan keterlibatan pemda setempat yang juga berperan dalam mandegnya kesejahteraan kepada rakyat papua

image

Sun, 6 Nov 2011 @12:34

Supriadi harefa

Sebenary, sebuah konflik dpt d selesaikan scr damai, bukan dgn kekerasan !

image

Mon, 7 Nov 2011 @14:07

jevi

kalau tidak dcari solusi damai, lambat atau cepat, papua akan lepas dari nkri, jangan sampai, bangun papua dengan hati, dan prosperity/ walfare approach

image

Mon, 14 Nov 2011 @21:37

Jemi Carter Tindaka,S.Miss.

Syallom, sy pribadi tdk setuju dengan pendapat sdr Fero tentang Pendapat Rakyat Papua yg menginginkan Referendum atau Makar. Perlu anda ketahui bahwa Papua memiliki dokumen Internasional yb disebut "New York Agreement 1948" yang didukung oleh 5 negara yaitu Amerika,Inggris,Belanda,Australia, dan New Zealand. Inti Dokument tersebut yakni bahwa Papua belum memiliki Pemerintahan dan Negara sendiri (Vacum of Power). Sebabnya, rakyat Papua berhak menentukan masa depannya (Referendum) tanpa tekanan dari pihak manapun (NKRI). Perlu anda ketahui sy bukan org Papua, tp sy salah satu yg peduli dgn org Papua, yg Notabene daerah Kristen. Thanks!!!


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno