Konsultasi Teologi Nasional V

image

Konsultasi Teologi Nasional V yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, c.q. Bidang Koinonia PGI berlangsung dari 31 Oktober - 4 November 2011 di Wisma Bahtera, Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Dalam Konsultasi Teologi Nasional V ini, tema yang diusung adalah Berteologi Dalam Konteks: Meretas Jalan Menuju Perdamaian, Keadilan, Dan Keutuhan Ciptaan.

DASAR PEMIKIRAN

Pergumulan dan perkembangan Teologi Kristen di Indonesia tidak terlepas dari konteks masyarakat di mana gereja-gereja berada dan berkarya. Konteks masyarakat ini tentu bersifat dinamis mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai sisi kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, teknologi, dsb. Dengan realitas ini, berteologi di Indonesia bukan sekadar berpikir atau berwacana secara verbal, melainkan juga berkarya di tengah realitas kehidupan masyarakat. Gereja yang berteologi tidak hanya berbicara tetapi ikut berkarya membangun masyarakat.

PGI sebagai sebuah wadah oikumenis gereja-gereja di Indonesia memahami betul perkembangan ini.  Sejak Sidang Raya di Pematang Siantar PGI memutuskan untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Maka gereja-gereja di Indonesia (kembali) memberanikan diri untuk mengatakan dan mengerjakan sesuatu bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Gereja – di dalam segala kekurangannya – tetap terpanggil untuk mewartakan firman, kebenaran, dan kehendak Tuhan, baik yang ia gali dari Kitab Sucinya (Alkitab), dari sejarahnya, maupun yang ia tangkap melalui dengar-dengaran kepada Tuhan yang terus berfirman dan berkarya, serta dari pengamatan atas ’tanda-tanda zaman’ yang Tuhan perlihatkan dari hari ke hari.

Dalam kerangka inilah maka PGI telah membentuk Komisi Teologi yang bertugas mengkaji, menggali, meretas serta merekonstruksi pemikiran dan sumbangan teologi dalam konteks gereja-gereja di Indonesia.  Ketika PGI harus ‘menyuarakan’ dan menterjemahkan sikap teologisnya dalam bentuk yang konkret di tengah-tengah pergumulan gereja, masyarkat dan negara, maka Komisi Teologi merupakan ‘laboratorium’ atau ‘cawan pengolahan’ sumber-sumber teologis dan refleksi, yang senantiasa ‘mengolah’  basis narative firman Allah berkaitan dengan autentisitas dan relevansinya bagi pergumulan ekumenis di Indonesia, khususnya dalam realitas masyarakat yang majemuk (kondisi khas Indonesia).

KONTEKS BERTEOLOGI INDONESIA TERKINI –PROBLEM BASED

Dalam kerangka pemahaman ini, maka Komisi Teologi PGI telah menetapkan beberapa agenda (jangka pendek maupun jangka panjang)  untuk menyikapi kebutuhan sumbangan pemikiran-pemikiran teologi terkini. Komisi Teologi melakukan studi dan kajian intensif serta bergumul bersama mengenai banyak isu seperti politik dan ideologi, sosial-ekonomi, pendidikan, teknologi, kebudayaan, agama dan keyakinan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dan berbagai bidang kehidupan lainnya yang berkaitan, dan yang lebih khusus lagi adalah arah gerakan oikumene di Indonesia serta reformulasi pekabaran injil di tengah masyarakat majemuk Indonesia.  Hal ini dilakukan karena potret dan arah berteologi di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari konteks yang membingkainya. 

Kajian secara khusus tentang potret berteologi Indonesia sudah dilakukan. Yaitu dalam konteks yang bagaimanakah gereja-gereja melakukan fungsi dan tanggapan teologinya terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Dari proses ini disimpulkan bahwa potret yang membingkai konteks Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi dua tema, yaitu: Disintegrasi dan Diskriminasi.

  • Disintegrasi dilihat dalam kaitannya dengan fenomena merosotnya nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) dan kebersamaan (pluralisme, hubungan Kristen–Muslim, kebangkitan fundamentalisme dan radikalisme), semakin rendahnya kemampuan untuk hidup di dalam perbedaan, primordialisme yang mengejawantah dalam berbagai wujud dan aspeknya, serta integritas moral yang semakin menurun (korupsi yang merajalela, kepemimpinan yang lemah,  relasi-relasi sosial yang terbentuk semata-mata karena kepentingan pemilik modal dan kekuasaan).
  • Sedangkan diskriminasi merupakan dasar dari segala perlakuan ketidakadilan dan kekerasan, pengakomodiran hegemoni neoliberalisme, yang kemudian muncul dalam wajah pelecehan terhadap kemanusiaan seperti marginalisasi, perdagangan manusia, kekerasan terhadap anak, perempuan dan lingkungan, serta pertarungan perebutan sumber daya alam. Pada akhirnya, dalam potret diskriminasi, maka disintegrasi menjadi akarnya.

PENYEBAB MAKIN RENGGANGNYA KOHESI SOSIAL

Ada dua faktor penyebab renggangnya kohesi sosial yang menyumbang secara negatif terhadap proses disintegrasi dan diskriminasi. Faktor Struktural meliputi; dalam ranah hukum makin banyak perda/UU/Peraruran menteri yang diskriminatif, keberpihakan negara terhadap mayoritas, menguatnya politik identitas, globalisasi ekonomi yang gagal direspons secara struktural, lemahnya negara serta lemahnya kepemimpinan di semua lapisan. Sedangkan faktor kultural meliputi homogensi budaya yang menggerus kearifan lokal, menguatnya doktrin keagamaan bersifat otoritarian fundamentalistik, menguatnya sektarianisme, globalisasi budaya serta peran media yang bersifat ideologis-sektarian cenderung memecah belah.

DAMPAK SOSIAL YANG MUNCUL

Dari analisis faktor penyembab ini maka dapat dilihat dengan jelas dampak-dampak sosial yang muncul seperti semakin lemahnya moralitas, mulai dari pejabat pemerintahan sampai dengan kalangan masyarakat. Integritas diri semakin merosot yang termanifestasi dalam berbagai modus praktek pelanggaran nilai-niai etika, seperti korupsi, kolusi dsb. Aksi anarkisme, budaya teror, kekerasan komunal marak terjadi baik dalam ranah vertikal maupun horizontal.

Gejala terkini adalah munculnya sosial distrust yang semakin menguat sebagai akibat dari degradasi moral/integritas. Pada saat yang sama sektarinisme melahirkan penggumpalan identitas primordial dan pada akhirnya meningkatkan aksi-aksi diskriminasi terhadap minoritas dengan berbagai macam alasan yang menyertainya. Kasus Ahmadiyah, Ciketing, GKI Yasmin, dll adalah contoh-contohnya.

Mentalitas masyarakat yang terbentuk ketika menghadapi realitas ini adalah apatisme dan silent majority.

REALITAS POSITIF YANG ADA

Namun, selain dari masalah-masalah yang ada dan harus direspons baik secara praksis maupun teologis, kita juga perlu mencermati realitas positif yang muncul sebagai potensi-potensi dalam membangun respons gereja terhadap realitas, yaitu:

Mulai maraknya tuntutan untuk setia kepada empat pilar kebangsaan: NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan  Bhineka Tunggal Ika. Munculnya wacana pencerahan ulang tentang Pancasila sebagai ideologi anti diskriminasi, pencipta perdamaian dan pewujud kesejahteraan dipandang penting sebagai salah satu jurus menghempang fundamentalisme dalam berbagai bentuknya. Realitas positif juga ditunjukkan dengan masih kuatnya moderasi NU dan Muhamadiyah, berkembangnya kelompok progresif pluralis lintas agama seperti Wahid Istitute, Lapesdam NU, Interfide, ICRP, AKKBB,  Maarif Istitute, ANBTI, Jaringan Islam Liberal, Jurnalis Sejuk, dll, memberi secercah keoptimisan yang menyumbang pada gerakan perubahan sosial menuju perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan.

Perdamaian di sini dilihat dalam konteks kemampuan masyarakat, bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, bahkan dengan alam ciptaan sekalipun (yang biasanya lebih sering menjadi korban eksploitasi manusia). Perdamaian berarti  membangun sistem masyarakat yang belajar merayakan kemajemukan sebagai suatu kekuatan dan kekayaan. Perdamaian pun artinya terciptanya situasi yang adil tanpa diskriminasi dalam berbagai bentuknya.

MENUJU KONSULTASI TEOLOGI GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

Gereja-gereja di Indonesia perlu menyikapi realitas yang ada secara teologis. Tidak saja dalam menyediakan basis narative yang menyumbang pada paradigma perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, namun juga untuk menajamkan peran dan fungsi suara kenabian bagi dunia di mana kita tinggal. Untuk menyediakan basis yang lebih kredibel dan integratif bagi penyikapan gereja terhadap realitas secara teologis, Persekutuan gereja-Gereja di Indonesia bermaksud menyelenggarakan sebuah Konsultasi Teologi Nasional dengan tema “Berteologi dalam konteks: Meretas jalan menuju perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan”.

TUJUAN

Tujuan konsultasi teologi ini adalah agar:

  1. Gereja-gereja di Indonesia dan Pendidikan teologi dapat merefleksikan, mengkaji dan merekonstruksi pemahaman-pemahan teologis sebagai upaya berteologi dalam konteks terkini.
  2. Terciptanya pemetaan informasi dan pengalaman pelaksanaan fungsi profetis/suara kenabian gereja dalam merespons realitas yang ada, di dalamnya juga termasuk kritik dan otokritik terhadap degradasi pelaksanaan fungsi profetis tersebut.
  3. Didalami dan dibangunnya basis narative teologis dalam konteks pergumulan real gereja, yang sangat dibutuhkan oleh warga jemaat sebagai barometer penyikapan teologis terhadap isu-isu yang berkembang.
  4. Gereja-gereja dan pendidikan teologi di Indonesia dapat mengkaji ulang dan arah gerakan oikumene yang kontekstual dalam semangat wawasan kebangsaan anti diskriminasi dan disintegrasi.
  5. Tersusunnya Nota Penggembalaan yang menyapa umat dan dapat menjadi driven force bagi gereja-gereja untuk berperan menuju perubahan sosial masyarakat, yaitu masyarakat yang damai dan berkeadilan sebagai bentuk pewartaan kabar baik di tengah-tengah konteks masyarakat Indonesia.

 

Sumber: Kerangka Acuan Komisi Teologi, Bidang Koinonia PGI
Editor: Boy Tonggor Siahaan, S.Si (Teol.), M.Min 

Wed, 2 Nov 2011 @09:30


1 Komentar
image

Tue, 1 Nov 2011 @15:20

Kamti asri ananti

Dimulai dari lingkup terkecil dimana gereja berada. Bagaimana umat beradaptasi dan membw diri dlm lingkup masyrkt yg mayorts. Misal spanduk ucpn "selamat idul fitri dari umat kristen kpd umat islam di lingk. Gereja msng 2.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno