Seminar Agama-agama XXVIII

image

Bidang Marturia PGI pada tanggal 21-24 November 2011 menyelenggarakan Seminar Agama-agama XXVIII bertempat di Hotel Lembah Nyiur Km 79, Cisarua, Bogor-Jawa Barat. Seminar Agama-agama ini mengambil tema: Hak Beribadah, Kecemasan Sosial, dan Peran Negara.

Sejak Suharto lengser 13 tahun lalu, banyak sekali keprihatinan yang terjadi di Republik ini. Salah satu fokus keprihatinan yang ingin Bidang Marturia PGI angkat adalah semakin menurunya sikap toleran dan kebebesan beragma. Hal ini berimbas pada banyak hal, termasuk di dalmnya persoalan hak beribadah. Laporan SETARA Institute dan Wahid Institute memberikan gambaran yang relatif suram berkenaan dengan dinamika kebebasan beragama di Indonesia dalam empat tahun terakhir. Setara dalam laporannya bahkan mencatat pada 2007 terdapat 185 jenis tindakan dalam 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, yang kemudian pada 2008 meningkat menjadi 367 tindakan dalam 265 peristiwa, dan pada 2009 menjadi 291 tindakan dalam 200 peristiwa.

Laporan Wahid Institute pada tahun 2010 menyebutkan terdapat 133 kasus intoleransi yang terjadi di seluruh Indonesia, di mana kasus terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sejalan dengan hal ini, Moderat Muslim Society (MMS) mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan kasus intoleransi di tahun 2010 yakni sebesar 30% (Kompas 21/12/2010).

Bidang Marturia PGI berkehendak menjadikan keprihatinan itu sebagai fokus dari Seminar Agama-agama di tahun 2011, dan karena itu Tema SAA 2011 adalah “Hak Beribadah, Kecemasan Sosial, dan Peran Negara”. Bidang Marturia PGI meyakini bahwa menurunnya sikap toleran dan tinggi kekerasan atas nama agama berkontribusi menghadirkan kondisi instabilitas dan kecemasan di tenggah-tengah masyarakat. Begitu juga halnya pada kasus menurunnya jaminan hak beribadah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dari aparatur negara.   

Untuk menyelenggarakan SAA di tahun 2011 ini, Bidang Marturia bekerjasama dengan Biro Penelitian dan Komunikasi (Litkom) PGI mengadakan penelitian pra-SAA di tiga daerah, yaitu Bandung, Bogor, Bekasi dan Makassar. Penelitian ini secara khusus mengambil contoh Hak Beribadah Umat Kristen di empat lokasi tersebut. Dari penelitian tersebut, Kota Makassar di Sulawesi Selatan mendapat “tinta biru” untuk isu hak beribadah umat Kristen (Hasil Penelitian Litkom PGI pra-SAA, 2011); sebab, peran signifikan dari duet kepemimpinan Gubernur Sulsel Dr. Syahrul Yasin Limpo dan Wali Kota Makassar Ir. Ilham Arif Sirajuddin untuk menjaga harmoni dan menghormati hak-hak warga Sulawesi Selatan yang berbeda latar agama, dan suku.

Tujuan

  • Membedah dan melakukan identifikasi variabel-variabel dari pokok masalah hak beribadah dan kecemasan sosial dan peran negara.
  • Mempromosikan kebinekaan sebagai pijakan bersama dan kerangka berkarya bagi segenap komunitas yang ada di negeri Indonesia yang multikultur
  • Memberi sumber rujukan dan rekomendasi bagi para pemegang kebijakan publik dan aparatur negara dan lembaga-lembaga keumatan di Indonesia.

 

Ditulis oleh: Favor Bancin (Sekretaris Eksekutif Bidang Marturia PGI)
Editor: Boy Tonggor Siahaan

Mon, 21 Nov 2011 @09:12


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+9+0

Copyright © 2017 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno