Daftar Gereja Yang Ditutup, Dirusak, dan Penghambatan Beribadah Periode 2010

  1. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Desa Arjowilangun, Kalipare, Malang, Jawa Timur, mengalami pengrusakan dan penutupan gereja serta larangan beribadah pada tanggal 18 April 2010. Sampai saat ini gereja tidak bisa digunakan untuk beribadah dan ibadah dilakukan di rumah jemaat. Jumlah jemaat 160 orang (dewasa, pemuda dan anak-anak). Kegiatan pelayanan sudah berlangsung sejak 1990, namun belum mendapatkan izin meskipun sudah mendapatkan tanda tangan dari 172 warga sekitar.
  2. Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Jemaat Eppata Comal Pekalongan tidak diperbolehkan dipakai untuk beribadah oleh warga. Jemaat GKRI ini sudah beribadah di tempat tersebut sejak 2001 dan izin membangun gereja keluar 2003. Surat keberatan muncul 2008. Posisi gereja berada jauh dari pemukiman penduduk.
  3. Yayasan Eppata di Desa Ujung Gede Kecamatan Ampel Gading, Comal Pekalongan dilarang beraktivitas oleh warga setempat. Yayasan ini berada jauh dari pemukiman penduduk sekitar.
  4. Gereja Allah Baik (GAB) di Mojokerto ditutup dan dilarang untuk digunakan beribadah oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto dengan alasan bahwa tempat tersebut (Ruko) bukan diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Setelah berhasil menutup GAB, Bakesbangpol juga menyurati 7 gereja lain (antara lain, GBI Mawar Saron, dll.) tertanggal 3 Mei 2010 untuk menghentikan aktivitas beribadahnya.
  5. Panti Asuhan Griya Pamengku Putra dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) KADESI (singkatan: Kasih Desa Indonesia) di Dusun Cangkrep Kidul, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tanggal 16 Januari 2010, didatangi oleh sekelompok orang tertentu, santri dari Pondok Pesantren. Mereka juga mengusir anak-anak sekolah dan pengelola panti asuhan untuk keluar dari tempat itu. Orang-orang tersebut juga mengancam akan membakar Panti Asuhan dan SMTK kalau masih terus melaksanakan aktivitasnya. Batas waktunya sampai akhir Februari 2010.
  6. Gedung Sekolah Katolik Santo Bellarminus (SD, SMP, dan SMA) diserang dan dirusak oleh 12 orang tak dikenal, Kamis, 6 Mei 2010. Mereka melakukan perusakan dengan memecahkan kaca-kaca ruang kepala sekolah dasar, kantor yayasan, dan kantor rumah tangga, dan pos keamanan. Aksi penyerangan itu merupakan kali pertama terjadi sejak sekolah ini berdiri pada 1993. Akibatnya sekolah diliburkan selama 3 hari.
  7. Tiang-tiang dan bedeng-bedeng untuk membangun Wisma Penabur di Cisarua, Puncak, Jawa Barat, dirusak oleh massa pada 27 April 2010. Ada yang melakukan provokasi bahwa yang akan dibangun adalah gereja, padahal bukan. Massa bukan warga sekitar lokasi pembangunan wisma tersebut. Izin untuk pembangunan wisma sudah dimiliki oleh BPK Penabur.
  8. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jatimulya, Bekasi, dilarang untuk melaksanakan kegiatan ibadah di gedung gereja sejak Januari 2010. Kasus pelarangan beribadah ini sudah berlangsung sejak 14 Juni 2008, dan akhir-akhir ini semakin gencar, bahkan massa sering melakukan pelarangan langsung pada hari Minggu ketika umat akan beribadah.
  9. GPIB Galilea Galaxi, Bekasi, diminta untuk menghentikan pembangunan gereja sejak tahun lalu, dan sampai sekarang masih mengalami intimidasi dari sekelompok orang.
  10. GKI Bakal Jemaat Taman Yasmin, Bogor, sejak Januari 2010, diintimidasi untuk menghentikan pembangunan gerejanya. Padahal pembangunan itu sudah mendapatkan izin resmi dari Walikota Kota Bogor sejak Juli 2006 setelah melalui prosedur yang resmi dan benar serta memenuhi segala persyaratan. Belakangan SK tersebut dibatalkan karena tekanan sekelompok orang yang meminta agar pembangunan Gedung Gereja dihentikan. Sejak Maret 2010, gereja yang sedang dibangun ini disegel oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga sejak saat itu warga gereja melaksanakan ibadah Minggu di pinggir trotoar di depan bangunan gedung gereja yang disegel tersebut.

Data dari Bidang Diakonia PGI, 2010.

 

Umat Kristen Indonesia Tak Digubris Presiden SBY

Thursday, 16 December 2010 19:20

Terangdunia.com. Umat Kristen Indonesia meminta bantuan kepada presiden untuk melindungi mereka dari para penyerang. PGI juga menyerukan ini ke dunia internasional, antara lain dengan meminta perhatian Gereja Protestan di Belanda (PKN). Namun upaya tersebut tidak digubris oleh presiden SBY.

Massa Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Reformasi Islam (Garis), melakukan aksi razia terhadap perumahan di Rancaekek, kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu (12/12). Aksi tersebut sebetulnya dapat dicegah jika pemerintah melindungi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah serta memberikan izin yang lebih mudah bagi pembangunan gereja.

"Jadi yang selalu diganggu adalah rumah beribadah yang katanya harus punya izin," ujar Gomar Gultom, sekretaris umum PGI kepada Radio Nederland. 

Izin itulah yang selalu dituntut sekelompok masyarakat dari agama lain. Sejauh ini kalau gereja sudah memperoleh izin tidak ada gangguan yang berarti. Izin untuk mendirikan rumah ibadah sama seperti izin bangunan lain yang dibutuhkan pemerintah.

PGI selalu meminta kepada pemerintah agar menjalankan tugas dan serta kewajiban melindungi kebebasan orang beribadah. "Kalau rumah ibadah belum ada, pemerintah harus membantu mencarikan jalan keluar. Misalnya dengan memberi ruang atau tempat buat orang menjalankan ibadah di tempat lain."

Sebetulnya PGI sudah meminta supaya presiden SBY menindak para pelaku kerusuhan dan pelaku kekerasan. Juga meminta kepolisian untuk tidak membiarkan warga melakukan sweeping, karena itu adalah pekerjaan polisi. "Janganlah wewenang kepolisian diambil alih oleh sekelompok masyrakat. Kalau hal seperti ini dibiarkan maka negara ini akan chaos."

Sejauh ini mereka belum mendengar langkah yang positif dari SBY. Karena sudah bertahun-tahun kejadian ini terjadi. "PGI sendiri sudah tiga kali menyurati presiden. Menyurati kepolisian dan parlemen. Tapi sampai saat ini tidak ada respons yang positif."

Sementara itu PGI juga sudah meminta perhatian internasional. Terutama beberapa staf kedubes, atau komisi hak-hak asasi manusia yang kebetulan datang ke Indonesia. Termasuk di antaranya meminta perhatian mitra kerja di luar negeri seperti Gereja Protestan di Belanda (PKN).

"Dan meminta perhatian mereka supaya melobi negara-negara di Eropa untuk memberi perhatian ke sini. Kita bukannya ingin mengadu ke luar negeri. Tetapi karena masalah kemanusiaan dan hak beribadah adalah masalah universal. Oleh karena itu adalah masalah kita bersama."

Yang diperoleh PGI justru simpati dan keprihatinan. Beberapa gereja bahkan sudah menyurati presiden SBY. Misalnya gereja Lutheran di Amerika itu sudah menyurati langsung. Tapi sampai saat ini tidak ada respons dari presiden SBY. (RNW)

Sumber: terangdunia.com

 

Daerah Gagal Atasi Intoleransi Beragama

 

Rabu 15. of Desember 2010 12:50

Jakarta – Pemerintah pusat harus turun tangan dalam menangani berbagai kasus intoleransi beragama di berbagai wilayah di Indonesia, karena pemerintah daerah sudah kewalahan. Sebuah kebijakan nasional diperlukan untuk mengatasi hal ini.

“Presiden sebagai pe­mim­pin tertinggi perlu turun tangan karena kasus (kekerasan) ini bukan hanya terjadi di satu tempat saja, tetapi terjadi di banyak daerah. Pemerintah lokal seperti kewalahan karena tingginya perpolitikan di daerah menyebabkan mereka ragu-ragu bertindak. Jadi, harus ada kebijakan nasional untuk menangani masalah intoleransi,” ungkap Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos kepada SH, di Jakarta, Rabu (15/12), menanggapi kekerasan terhadap kebebasan beribadah yang terjadi berulang kali.
Minggu (12/12) lalu, tujuh rumah ibadah komunitas Kris­ten di Rancaekek, ­Bandung disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena dinilai menyalahi perda soal pendirian rumah ibadah. Satpol PP dalam aksinya melibatkan kelompok lain yang menamakan diri Barisan Islam. 
Bonar mengakui, di mana pun selalu ada orang atau kelompok yang berpandangan radikal. Namun, pemerintah ha­rus memastikan bahwa mereka boleh saja berekspresi atau mengeluarkan pendapatnya, asalkan tidak melakukan kekerasan.

Hal senada dikatakan Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampouw dan Direktur International Crisis Group (ICG) Sidney Jones. 
Menurut Jeirry, aktivitas ibadah tak bisa dilarang. Kalaupun mereka beribadah di rumah tinggal, itu karena izin pendirian rumah ibadah tak juga didapat.  
Sementara itu, Sidney mengatakan, jika aksi penyegelan karena alasan tak mengantongi izin, maka hal itu tak perlu dilakukan dengan cara intimidatif. “Lepas dari adanya izin atau tidak, pemerintah tidak bisa melakukan pembiaran intimidasi terhadap kelompok agama,” ungkapnya. 
Jeirry mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi ke Rancaekek dan mendapati bahwa warga setempat sebenarnya tak punya masalah dengan komunitas Kristen di sana. Namun, provokasi muncul dari segelintir orang yang kemudian mengajak kelompok dari luar kampung. 
“Warga setempat bahkan mencoba menghalangi perusakan atau penyegelan gereja. Pada kejadian Minggu (12/12), ada beberapa gereja yang dijaga oleh warga sekitar, seperti gereja Gema Injil, gereja GKI, dan beberapa gereja yang lain,” ungkapnya. 
Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid dalam keterangan persnya hari ini juga mengecam tindakan massa dari Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformasi Islam (Garis) dan aparat Satpol PP Kecamatan Rancaekek yang melakukan aksi razia terhadap sejumlah rumah yang dijadikan tempat ibadah jemaat HKBP. 
“Tindakan main hakim sendiri ini sesungguhnya bisa diminimalkan jika aparat terkait tak memberi angin, seperti kasus yang terjadi oleh Satpol PP dan Camat Rancaekek. Kalaupun memang terbukti rumah-rumah tersebut tak berizin, kelompok-kelompok tersebut tidak berhak melakukan penyegelan,” ungkapnya. 

Desentralisasi Jadi Pemicu
Akhir November lalu, ICG mempublikasikan temuan bahwa salah satu penyebab tingginya intoleransi beragama di Indonesia adalah terjadinya delegasi kekuasaan (terkait soal keagamaan) ke pejabat daerah lewat desentralisasi. Padahal, masalah keagamaan seharusnya tetap dipegang pemerintah pusat. 
Penyebab lainnya adalah kegagalan pemerintah untuk secara efektif mencegah ataupun menindak hasutan dan intimidasi terhadap pemeluk agama minoritas; tumbuhnya organisasi-organisasi Islam yang suka main hakim sendiri; kebingungan dari negara dalam menentukan batasan terhadap kebebasan berekspresi yang sah sehingga ada keengganan untuk menindak aktivitas hate speech (ungkapan kebencian); dan juga kegiatan penginjilan yang agresif di daerah muslim. 
Namun khusus untuk kasus di Rancaekek, Jeirry memastikan tak ada kristenisasi di sana. “Warga-warga gereja jemaat di sana sudah beragama Kristen,” ungkapnya.
Tapi Jeirry mengakui di Rancaekek ada warga dengan latar banyak gereja (denominasi). Hal inilah yang sering kali tak dipahami oleh umat agama di luar Kristen.
Namun rekomendasi ICG dalam riset yang dikeluarkan akhir November lalu mengingatkan perlunya perhatian terhadap “isu kristenisasi” ketika membuat strategi untuk mengurangi ketegangan antaragama. Ini karena isu tersebut digunakan oleh kelompok radikal Islam untuk merekrut anggota baru. Lima tahun terakhir, menurut penelitian tersebut, jaringan teroris di Indonesia sudah makin lemah dan terpecah belah. Namun, eksploitasi yang sistematis terhadap ketakutan menguatnya pengaruh Kristen, mungkin bisa dimanfaatkan kelompok teroris buat merekrut orang-orang baru. (dina sasti damayanti/sihar ramses simatupang/fransisca ria susanti)

Sumber: sinarharapan.co.id

 

PRESS RELEASE
TIDAK ADA IBADAH LIAR DI NEGERI INI

 

Unduh di sini

 

 

PGI: TIDAK ADA "IBADAH LIAR" DI NEGARA INI

Menyikapi aksi sweeping ormas-ormas keagamaan terhadap gereja-gereja yang mereka anggap 'liar', Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan sikapnya melalui keterangan pers yang ditandatangani Kepala Biro LITKOM PGI Pdt Henrek Lokra, M.Si seperti dimuat di situs PGI.

Peristiwa sweeping terakhir yang diikuti penyegelan rumah oleh Satpol PP terjadi di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu (12/12/2010). Rumah-rumah yang disegel tersebut digunakan sebagai tempat ibadah Jemaat HKBP Betania, Gereja Kemah Injili Indonesia-Jemaat Filadelfia, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pentakosta-Jemaat Immanuel, Gereja Pantekosta Tabernakel-Jemaat Maranatha, Gereja Pentakosta di Indonesia, dan Gereja Katolik.

Sedang dua rumah lagi dipakai oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh dan Gereja Kristen Oikumene, sebelumnya juga pernah didemo oleh ormas-ormas Islam, tidak disegel.

Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI menegaskan, tidak ada 'Ibadah Liar' di negara ini, yang dilakukan oleh anggota gereja-gereja di Indonesia. Jika terjadi sweeping oleh aktivis Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Reformasi Islam (Garis), PGI mempertanyakan apakah wewenang kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan aksi penertiban terhadap gereja-gereja yang sudah sekian lama mengurus izin pembangunan rumah ibadah yang begitu sulit di republik ini?

Terhadap sikap anarkis kelompok-kelompok tersebut, MPH-PGI mendesak pemerintah melalui Kepolisian RI untuk menghentikan aksi anarkis tersebut. Ketika pemerintah melalui aparat penegak hukum membiarkan aksi ini terus berlangsung, maka PGI menilai pemerintah dengan sengaja membiarkan kewenangan hukumnya 'dibajak' oleh kelompok masyarakat tertentu. 

Jika kondisi ini terus berlangsung, negara ini makin lama makin kehilangan kewibawaannya, dan pada akhirnya setiap orang boleh berbuat apa saja yang dikehendakinya. Keadaan ini dapat membawa negara kepada kegagalan, hal yang sangat merugikan kita semua. Demikian tulis keterangan pers bertanggal 14 Desember 2010 tersebut.

Selanjutnya MPH-PGI menghimbau seluruh gereja dan komunitas Kristen di sekitar Jakarta dan Jawa untuk tetap bersikap tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang semakin memperkeruh suasana. Desakan kepada pemerintah akan terus dilakukan untuk memperlihatkan kewibawaannya dengan menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Kedua hal ini menyangkut hak yang paling asasi dari manusia, sehingga diperlukan solidaritas dari setiap manusia yang berkehendak baik. (Terangdunia/Hart)

Sumber: terangdunia.com

 

Massa Razia Gereja HKBP di Rancaekek – Bandung

Massa dari Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Gerakan Reformasi Islam (Garis) melakukan aksi razia terhadap sejumlah rumah yang dijadikan tempat ibadah kristiani di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/12/2010). Mereka datang bersama aparat Satpol PP Kecamatan Rancaekek.
Sekitar pukul 09.00, sebanyak 200-300 orang dari kelompok massa tersebut mendatangi rumah-rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Mereka berdemonstrasi mendesak pemerintah segera menyegel tempat tersebut dan memintah umat kristiani beribadah di tempat ibadah yang seharusnya bukan di rumah warga.
Lokasi yang dirazia sebanyak tujuh rumah, antara lain, rumah yang digunakan sebagai Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Betania Rancaekek di Kompleks Bumi Rancaekek Kencana. Pihak Satpol PP Kecamatan Rancaekek kemudian menyegel rumah tersebut.
Massa sempat melakukan orasi di depan tempat ibadah tersebut. Puluhan jemaat yang akan melakukan ibadah terpaksa menghentikan aktivitasnya. Massa sempat berhadap-hadapan dengan jemaat, tetapi tidak sampai menimbulkan bentrokan dan aksi anarki.
Tindakan razia seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, razia terhadap tempat ibadah HKBP juga dilakukan massa dari kelompok yang sama di Bekasi dan di tempat-tempat lainnya terhadap tempat ibadah yang tidak berizin. Meski demikian, tindakan razia dan penyegelan ini mendapat penentangan dari sejumlah pihak karena dalam praktiknya pendirian tempat ibadah sering kali sulit mendapatkan izin sehingga warga terpaksa menggunakan rumah tinggal.

Sumber : kompas.com

 

Tujuh 'Gereja' Disegel

Senin, 13 Desember 2010

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Tujuh rumah yang dijadikan gereja di kompleks perumahan Bumi Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disegel. Selain tak memenuhi aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tujuh bangunan itu juga dinilai melanggar Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006.

Tujuh gereja tersebut adalah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Gereja Kristen Oikoumene (GKI), dan tiga lainnya adalah Gereja Pentakosta. Penyegelan terjadi setelah warga perumahan itu bersama massa dari organisasi masyarakat (ormas) Islam melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar tujuh gereja itu ditutup, Ahad (12/12). Akhirnya, Satpol PP Kabupaten Bandung menyegel tujuh bangunan itu meskipun penghuni rumah masih boleh tinggal di dalamnya.

Kapolres Kabupaten Bandung, AKBP Hendro Pandowo, mengakui bangunan-bangunan yang dibuat tempat ibadah itu memang tak berizin. Perizinan awalnya bukan untuk tempat ibadah, melainkan sebagai rumah tempat tinggal biasa. “Itu ditutup karena memang tak berizin,” kata Hendro, kemarin.

Hendro mengaku, sudah mengingatkan agar pemilik rumah tidak memaksakan pembangunan gereja jika tidak memenuhi syarat perizinan dan PBM dua menteri itu. PBM Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006 yang merupakan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri Nomor 1/1969, menjadi pedoman dalam kerukunan umat beragama yang juga mengatur mengenai pendirian tempat ibadah.

Dalam penutupan gereja itu, Polres Bandung menurunkan sekitar 100 polisi ditambah personel dari Satpol PP Kabupaten Bandung guna mengantisipasi kemungkinan bentrokan fisik. Untuk menghindari terjadinya konflik, Hendro meminta diadakannya pertemuan mediasi antara warga, pihak gereja, dan Pemerintah Kabupaten Bandung pada Senin (13/12) ini di kantor Kecamatan Rancaekek.

Menurut Camat Rancaekek, Meman Nurjaman, memanasnya hubungan antara warga dan pihak gereja berawal sejak 14 November lalu. Ketika itu, warga yang beragama Islam sudah ingin berdemo menuntut penutupan gereja, tetapi camat selalu melarangnya. 

Maman sudah tiga kali menerbitkan surat pemberitahuan agar umat Kristen tak menjadikan bangunan rumah itu sebagai gereja. Namun, mereka tak mengindahkannya. “Upaya pertemuan sudah pernah kami lakukan, tapi gagal karena cenderung hati kedua pihak memanas,” kata Meman.

Sekretaris Forum Ulama Umat Islam Hedi Muhammad mengatakan, warga kompleks itu sudah resah dengan keberadaan gereja dalam lima bulan terakhir. Sejak itu, sudah dua kali dilakukan upaya mediasi antara warga, pihak gereja, dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hanya saja, pertemuan itu tidak pernah menemukan titik temu.

Warga yang tidak mampu untuk menghadapi sendiri pendirian gereja itu, kemudian meminta bantuan ormas-ormas Islam agar ikut melakukan mediasi sebelum terjadi konflik. “Kami sebenarnya tidak membawa organisasi. Ini suara umat Islam, sebab hampir semua ormas Islam ikut prihatin. Kami juga tidak ingin terjadi konflik horizontal,” kata Hedi.

Hedi berharap, pertemuan mediasi ketiga itu tetap mengacu pada aturan yang ada di PBM dua menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah sehingga dapat meredam kemarahan umat Islam. Dia menegaskan, tujuh gereja itu dipaksakan keberadaannya, padahal sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan PMB dua menteri. 

Misalnya, jumlah jemaat satu gereja tidak sampai 60 orang. Padahal, dalam PMB dinyatakan bahwa untuk mendirikan gereja harus ada penganut minimal 60 orang. “Kalau di sana, hanya ada dua tiga orang sudah membangun gereja,” kata Hedi.

Pimpinan Jemaat HKBP Bumi Rancaekek Kencana, Bagia Hutagalung, mengakui gereja yang ditempatinya memang banyak tak berizin. Namun, ia membantah anggapan bahwa jumlah jemaat gerejanya tidak lebih dari 60 orang. “Kalau HKBP ada sekitar 90 kepala keluarga dan 400 jemaat,” ungkapnya.

Bagia mengaku mendirikan gereja tanpa izin karena selama ini kesulitan untuk mendapatkan izin dari warga. “Saya ke warga, disuruh ke RT. Setelah ke RT disuruh ke RW. Dari RW disuruh ke warga lagi. Kami diputar-putar,” ujarnya. “Kalau begini, kami ibadah ke mana?” Dia meminta agar pemerintah dapat mencarikan solusi untuk menjamin keberlangsungan jemaatnya dalam beribadah.

Penyegelan tempat ibadah di Bandung tak hanya terjadi kali ini. Sebulan lalu, warga Kampung Jiwanaya, Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga mendesak penutupan gereja. 

Alasannya, karena izin bangunan yang diduga kuat menjadi gereja di lingkungan mereka telah disalahgunakan. Saat itu, kemarahan warga mereda setelah pihak gereja menandatangani kesepakatan untuk tidak menjadikan bangunan itu sebagai gereja.  c26 ed: rahmad budi harto

Sumber: Republika.co.id

 

PROTES, KECAMAN, DAN KLARIFIKASI ATAS PENGHENTIAN AKTIVITAS IBADAH GEREJA HKI KOTA LUBUKLINGGAU

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Camat Lubuklinggau Selatan II, Bapak Sarmadi, SH, tentang Penghentian Aktivitas Beribadah Jemaat Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, kepada Pimpinan Gereja HKI Kota Lubuklinggau (Nomor Surat: 450/345/Trantib/2010, tertanggal Lubuklinggau, 1 Agustus 2010), maka telah penutupan dan penghentian aktivitas beribadah Gereja HKI Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Darma III RT 02 Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Sumatera Selatan. Penutupan dan penghentian aktivitas ibadah tersebut merupakan respons terhadap pengaduan masyarakat tertanggal 13 Agustus 2010 yang menyatakan ketidaksetujuan pada keberadaan gereja HKI tersebut.

Ut Omnes Unum Sint Institute yang peduli dalam advokasi kebebasan beribadah, beragama, atau berkeyakinan di Indonesia sebagaimana dijamin UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mengajukan surat Protes, Kecaman, dan Klarifikasi atas kebijakan Bapak SARMADI, SH selaku Camat Lubuklinggau Selatan II yang mengeluarkan surat Penghentian Aktivitas Ibadah Jemaat Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Kota Lubuklinggau.

Protes dan kecaman ini menyatakan bahwa dasar dan alasan Bapak Camat Lubuklinggau Selatan II mengeluarkan surat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena beberapa hal:

  1. Adanya penolakan sebagian kecil masyarakat Kelurahan Marga Rahayu atas berdirinya bangunan Gereja HKI Lubuklinggau tidak bisa dijadikan alasan menghentikan aktivitas ibadah Jemaat Gereja HKI Lubuklinggau karena masyarakat di sekitar lingkungan Gereja HKI Lubuklinggau (wilayah RT 02) telah menyetujui berdirinya bangunan gereja. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Marga Rahayu pada 27 Juli 2010. Salah satu keputusan rapat menyatakan bahwa masyarakat di wilayah RT 02 menyetujui pendirian rumah ibadah tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat (2).  Camat Lubuklinggau Selatan II meskipun demikian tidak bisa menghentikan aktivitas beribadah Jemaat Gereja HKI Kota Lubuklinggau, sebab hal itu bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan Peraturan hukum lainnya yang mengakui keberadaan hak atas kebebasan beribadah, beragama, atau berkeyakinan. Oleh karena itu, Pemerintah tidak bisa mengakomodasi tekanan/desakan pihak-pihak anti toleran.
    Selain itu juga, Pemerintah seharusnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya yang menolak berdirinya rumah ibadah (Gereja) untuk bisa menerima perbedaan agama atau keyakinan. Jika tidak bisa diberikan pemahaman, maka harus dilakukan tindakan tegas melalui proses hukum, karena telah memaksa kehendak dan kepentingannya kepada pihak lain.
  2. Pelaksanaan ibadah tidak membutuhkan izin. Pemerintah, dalam hal ini Bapak Sarmadi selaku Camat Lubuklinggau Selatan II, telah keliru karena menghubungkan pembangunan Gereja dengan pelaksanaan ibadah. Padahal secara prinsip hal itu berbeda. Benar pembangunan rumah ibadah (Gereja) harus ada izin mendirikan rumah ibadah, tetapi untuk melaksanakan aktivitas ibadah tidak perlu izin karena hal itu melekat pada setiap orang. Dalam prinsip hukum bahwa hak beribadah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di tempat tertutup atau terbuka tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dan hal itu meruapakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan hukum lainnya.
  3. Penghentian aktivitas ibadah terhadap Jemaat Gereja HKI Lubuklinggau melalui surat yang Bapak keluarkan tidak sesuai dengan Pembatasan menjalankan agama atau kepercayaan yang menyangkut 5 (lima) hal, yaitu: 1. Keamanan Publik (Public Safety); 2. Ketertiban Publik (Public Order); 3. Kesehatan Publik (Public Health); 4. Moral Publik (Public Moral); dan 5. Hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (3) UU No. 1/2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Oleh karena sampai saat ini Jemaat Gereja HKI Kota Lubuklinggau tidak ada melanggar dan mengganggu Keamanan Publik, Ketertiban Publik, Kesehatan Publik, Moral Publik, dan Hak-hak dan Kebebasan mendasar orang lain, maka surat Penghentian Aktivitas ibadah yang Bapak keluarkan tidak berdasar dan tidak sah.
  4. Selain  mengenai substansi surat yang tidak beralasan dan berdasar, dari segi formal surat tersebut juga bermasalah sebab surat tersebut menggunakan kop surat Kelurahan Marga Rahayu, bukan kop surat Camat Lubuklinggau Selatan II, padahal yang mengeluarkan surat adalah Camat Lubuklinggau Selatan II, bukan Lurah Marga Rahayu.
  5. Kebijakan Bapak Camat Lubuklinggau Selatan II mengeluarkan surat Penghentian Aktivitas Ibadah bagi Jemaat Gereja HKI Lubuklinggau jelas melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu: hak atas kebebasan beribadah, beragama atau berkeyakinan sebagaimana dijamin keberadaannya dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 18 UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik jo Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

 

 

PELARANGAN IBADAH DI GKI TAMAN YASMIN

 

Kemerdekaan beribadah di negeri ini nyata masih jauh panggang dari api!

Setelah pada hari Jumat, 27 Agustus 2010, Pemerintah Kotamadya Bogor secara resmi membuka gembok gereja dan tanda disegel di tembok gedung gereja GKI Bakal Pos Taman Yasmin Bogor yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan dibuktikan formalitas eksekusinya dengan penyerahan berita acara pembukaan segel bangunan Nomor 645.8/27-Sat.Pol.PP./VIII/2010 yang memuat alasan pembukaan segel bangunan sebagai berikut: ”Karena bangunan Gereja Kristen Indonesia tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan mengantongi IMB Nomor 645.8-372 Tahun 2006 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, sesuai putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 41/G/2008/PTUN-BDG perihal Pembatalan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP tanggal 14 Februari 2008 tentang Pembekuan Izin”, ternyata, gedung gereja telah disegel kembali oleh Pemerintah Kota Bogor per tanggal 28 Agustus 2010.

Penyegelan kali ini, seperti juga penyegelan yang terjadi sebelumnya, juga tidak berdasar, sebab sejak awal gereja sudah mengikuti prosedur pendirian rumah ibadah dan sudah memiliki izin mendirikan rumah ibadah secara resmi.

Sebagaimana termuat dalam pernyataan kami yang kami keluarkan kemarin, Sabtu 27 Agustus 2010, setelah peristiwa pembukaan segel gereja yang dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Kota Bogor melalui SatPol PP Kota Bogor, ada sekelompok kecil kelompok liar yang menyegel bangunan gereja secara liar pula.

Atas peristiwa penyegelan liar ini, gereja mengambil langkah memotong sendiri gembok dan rantai liar yang sempat mengunci gerbang gereja dan menurunkan spanduk penyegelan liar tersebut. Namun, ternyata, alih-alih pemerintah Kota Bogor menegakkan hukum dan ketertiban serta menjamin hak beribadah bagi warga kotanya, kami justru menemukan kenyataan bahwa bangunan gereja kami kembali disegel oleh Pemerintah Kota Bogor. Beruntunnya peristiwa-peristiwa buka-tutup segel ini dalam kurun waktu kurang dari 1X24 Jam membawa kami pada pertanyaan: ”Apakah Pemerintah Kota Bogor ada dibawah kendali kelompok-kelompok liar intoleran yang mengatas namakan agama sehingga tunduk pada kehendak mereka?”

Jika benar, sungguh hal ini adalah kondisi bernegara yang sangat mengkhawatirkan sebab ini berarti negara ini, dan pemerintahan di Kota Bogor yang menjadi bagian didalamnya, tidak lagi dijalankan berdasarkan hukum, dan tidak lagi berdasarkan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah, namun didasarkan pada hukum jalanan dan liar, berdasarkan tekanan kelompok-kelompok liar intoleran yang tidak menghormati hukum, dan konstitusi negara.

Menyadari hak kami selaku warga negara yang sesuai dengan konstitusi negara berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang kami miliki di rumah ibadah kami sendiri, maka kami menjadwalkan akan tetap mengadakan ibadah Minggu dua mingguan seperti yang selama ini kami lakukan. Ibadah tersebut akan dilangsungkan pada Hari Minggu tanggal 5 September 2010 yang akan datang di lokasi gereja di Taman Yasmin tepat pukul 08.00 WIB.

Kami berharap Pemerintah Kota Bogor dan seluruh aparat yang terkait dapat terus memastikan tegaknya UUD 1945, Pancasila dan Semboyan Nasional Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kota Bogor bagi seluruh warga Kota Bogor. 

Semoga kerukunan, penghargaan antar umat beragama dan perlindungan terhadap semua pemeluk agama dan kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya terus ada dan tumbuh di Kota Bogor dan di seluruh bagian tanah air kita Indonesia.

 

Bogor, 29 Agustus 2010

Hormat kami,

Majelis Gereja Kristen Indonesia,
Jl. Pengadilan 35 Bogor

 

Pdt. Ujang Tanusaputra (Ketua Umum)

Pdt. Esakatri Parahita (Sekretaris Umum)

 

Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:

Bp. Thomas Wadu Dara (081316195930), Bp. Jayadi Damanik (081383259748)
Bp. Bona Sigalingging (08121116660), Ibu Dwiati Novitarini (08111103276)

 

Pada 11 Maret 2010, Pemkot Bogor secara paksa menyegel Gereja GKI Taman Yasmin

Sekum PGI, Pdt. Gomar Gultom berkata: "Penyegelan ini menghalangi hak-hak umat untuk melakukan ibadah sesuai agamanya. Sebelum terjadi penyegelan, yakni sejak dikeluarkannya pembekuan IMB, jemaat GKI Taman Yasmin Bogor sudah menempuh upaya-upaya hukum. Tindakan ini dilakukan karena umat merasa sudah memiliki payung hukum yang jelas atas pendirian gereja itu, yakni adanya IMB yang sah. Kemudian, dari upaya hukum tersebut lahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tertanggal 4 September 2008 yang menyatakan bahwa perintah pembekuan tersebut dinyatakan batal. Dikeluarkannya putusan PTUN ini pun, tidak diindahkan oleh Pemkot Bogor yang kemudian melakukan penyegelan tersebut. Ia mengatakan, gedung gereja kemudian disegel dan digembok tanpa adanya alasan yang jelas. Inilah yang akhirnya membuat umat sampai sekarang tidak bisa melakukan ibadahnya."

 

Copyright © 2017 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia · All Rights Reserved
powered by sitekno